HMI FTUSU

MISSION HMI

IMPLEMENTASI MISSION HMI

HMI adalah organisasi kader (sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan perubahan secara terus-menerus),. Hal ini membawa konsekuensi logis pada setiap gerak organisasi yang senantiasa harus diarahkan pada perbaikan kehidupan manusia. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, demi terwujudnya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Dalam melakukan perjuangan, HMI meyakini bahwa Islam sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transenden, humanis, dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridha-Nya.

Untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas gerakan, maka perjuangan yang dilakukan setiap kader HMI secara individu maupun secara institusi harus senantiasa berpegang pada independensi organisasi (independensi etis dan independensi organisatoris). Independensi bagi HMI merupakan karakter kepribadian yang implementasinya terwujud didalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan "Mission" HMI dalam kiprah hidup berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap perjuangan HMI harus selalu disesuaikan dengan konteks dan realitas sosial kekinian. Kini masyarakat sedang mengalami situasi transisi demokrasi (budaya, politik, tata pemerintahan). Salah satu ciri masyarakat transisi adalah munculnya banyak aspirasi masyarakat yang menuntut adanya perubahan dan pembaruan sebagai cerminan respons masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Aspirasi nasyarakat tersebut merupakan hasil proses sosiologis yang panjang yang melibatkan aktor-aktor perubahan sosial, meminjam istilahnya Daniel Bell dan John Keane aktor-aktor perubahan sosial disebut civil society.

Civil society sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu; Pertama, adanya kemandirian yang relatif tinggi dari individu-individu, kelompok-kelompok dalam masyarakat, dalam rangka tawar menawar terhadap negara. Kedua, adanya ruang publik yang tersedia sebagai wahana partisipasi politik masyarakat. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar tidak menjadi kekuatan yang intervensionis. Dalam perspektif inilah, maka kebangkitan partisipasi masyarakat merupakan indikasi adanya semangat proses demokratisasi di Indonesia.

Dalam merespon kondisi transisi demokrasi, pemerintah melakukan perubahan orientasi dalam menata menejemen pemerintahan. Beberapa perubahan tersebut antara lain, pertama, perubahan orientasi menejemen pemerintahan dari orientasi state driven menjadi menejemen yang berorientasi ke pasar. Selama ini manajemen pemerintahan tidak lebih hanya menuruti kepentingan elit penguasa sedangkan kepentingan masyarakat diabaikan. Kedua, perubahan dari orientasi otoritarian menjadi orientasi demokrasi. Ketiga, perubahan dari orientasi sentralisme menjadi orientasi desentralisasi. Dari ketiga perubahan orientasi tersebut pada dasarnya ada kecenderungan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator masyarakat. Sehingga ada tiga komponen pokok dalam pelaksanaan pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang diantara ketiganya harus berjalan secara sinergis.

Perubahan diatas, baru sebatas dalam peraturan perundangan itupun masih banyak kekuarangan, belum menyentuh pada budaya masyarakat. Realitas sosial yang terjadi pada era pemerintahan saat ini menunjukan terjadinya krisis ekonomi yang belum teratasi, meningkatnya kekerasan, simpang-siurnya penegakkan hukum, konflik elit politik yang semakin tak terkendali, dll. Dalam situasi demikian HMI beserta kekuatan kemahasiswaan dan kepemudaan mempunyai tanggungjawab besar untuk mengawal dan mewujudkan agenda reformasi yang sampai hari ini belum terwujud.

Bidang KPP HMI KOMS FT USU